KULON PROGO. Komandan Kodim 0731/Kulon Progo Letkol Arh Viki Herwandi, S.Sos., mengikuti Rapat Koordinasi Forkopimda dalam rangka persiapan dan antisipasi menjelang masa kampanye Pemilu 2024, di Ruang Rapat Menoreh Gedung Binangun, Komplek Pemkab Kulon Progo, Selasa (26/09/2023).
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kulon Progo Bapak M. Puja Rasa Satuhu, menjelaskan bahwa kampanye pemilu menggunakan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Kampanye Pemilu Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota diselenggarakan di seluruh wilayah NKRI secara serentak. Tahapan Pemilu 2024 DPRD tinggal menunggu penetapan dan tahapan kampanye tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024 berdasar PKPU No 15 tahun 2023, masa tenang 11 s.d. 13 Februari 2024.
Ketua Bawaslu Kulon Progo Bapak Marwanto, S.Sos., M.Si., menyampaikan akan mengantisipasi adanya perhitungan tentang hal-hal yang akan terjadi yaitu segala hal yang berpotensi mengganggu dan menghambat proses pemilu yang demokratis.
Kapolres Kulon Progo AKBP Nunuk Setyowati, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa potensi kerawanan dalam Pemilu 2024 antara lain masa pencalonan DPR/DPD/DPRD dan Presiden/Wapres serta KADA, kericuhan pada TPS, euforia dan massa pendukung selama proses pendaftaran, ketidakprofesionalan KPPS, deklaras negative campaign & black campaign, intimidasi terhadap pemilih, pemilih ganda memilih lebih dari satu kali, serangan fajar, masa pengadaan, percetakan dan distribusi logistik pemilu dan salah kirim logistisk.
Datsatradar 215/Congot Letkol Lek Bayu Ardiansyah menyampaikan konsentrasi penempatan personel pengamanannya tapi bukan berarti pemetaan kerawanan tadi bukan menjadi indikator kewaspadaan kita. Yang tidak terjadi itu bukan berarti tidak akan terjadi, jadi tetap menjadi kewaspadaan untuk kita semua.
Pj.
Bupati Kulon Progo Ibu Hj. Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T., menginginkan
pesta demokrasi harus dilaksanakan tetapi harus tetap diwaspadai potensi
kerawanan, antisipasi dan apa yang harus dilakukan tak kala ada kerawanan
tersebut timbul, koordinasi dan komunikasi dengan semua fihak dalam kelancaran
pelaksanaan pemilu, sistem aplikasi mempermudah petugas KPU dalam mengetahui
tentang pemindahan pemilih antisipasinya adalah terjadinya error system, perlu
adanya kolaborasi dengan tenaga ahli, adanya aturan tentang kampanye yang
simpatik, penggunaan ruang dan jalan sebagai fasilitas umum, pelayanan untuk
difabel, pemilu di Kulon Progo harus berjalan tertib, aman dan kondusif.
(Pendim0731).
